Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Jejak Gubernur Sulut dalam Penyelesaian Pemberontakan Permesta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:15 WIB
Jejak Gubernur Sulut dalam Penyelesaian Pemberontakan Permesta
Penumpasan pemberontakan Permesta. (Ist)
A
A
A

TIDAK selamanya cara “diplomasi” gagal menyelesaikan konflik, terutama ketika Republik Indonesia baru berdiri. Berbagai gerakan yang berseberangan dengan pemerintah pusat terus bermunculan, seperti gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta).

Dari hubungan dua sahabat, Frits Johanes (Broer) Tumbelaka dan Letkol DJ Somba, penyelesaian gerakan Permesta bisa diwujudkan pada Peristiwa Malenos, 4 April 1961.

Diketahui, gerakan Permesta lahir (2 Maret 1957) akibat ketidakpuasan dan klimaks pertentangan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kabinet (Perdana Menteri) Djuanda.

Tapi komplotan gerakan yang digawangi Somba, Alexander Evert Kawilarang serta Ventje Sumual itu akhirnya pecah pada Februari 1961. Alasannya, Permesta tak ingin mendukung berdirinya Republik Persatuan Indonesia (RPI).

Tidak hanya ingin menggabungkan kekuatan PRRI/Permesta dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kahar Mudzakar di Makassar, tapi juga ingin memisahkan diri dari RI. Hal itu yang tak disenangi para petinggi Permesta seperti Somba dan Kawilarang, kecuali Sumual.

Di sisi lain dikutip dari buku “Permesta dalam Romantika, Kemelut dan Misteri”, Broer Tumbelaka, Gubernur Sulawesi Utara yang pertama, membuka pertemuan pada medio Maret 1961 dan sejak saat itu, terus membuka “pintu belakang” demi menyelesaikan konflik pemerintah dengan Permesta.

Pertemuan yang tepatnya berlangsung di Desa Lahendong itu, sedianya tak hanya dihadiri Somba dan Tumbelaka, tapi juga dihadiri sejumlah warga desa dan masing-masing pasukan. Bahkan, pasukan Permesta dan TNI saling berangkulan – tanda rindu persatuan.

Keberhasilan Tumbelaka menjalin kontak dengan Somba, tak lepas dari hubungan persahabatan mereka yang belum putus, semenjak masih berdinas dalam tubuh TNI di Surabaya.

Dari situlah, penyelesaian bisa terjadi pada 4 April 1961 di Malenos, Minahasa. Permesta diwakili Somba dan pemerintah diwakili Pangdam XIII Merdeka, Kolonel Sunandar Priyosudarmo.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement