DPR Harap AIPA Hasilkan Resolusi untuk Indonesia dan ASEAN
JAKARTA - Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) Assembly yang digelar di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023, harus menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. Menurutnya, tema yang diusung dalam Sidang Umum 44 AIPA di Jakarta "Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN", yang penekanan konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau.
"AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Saya mendorong ASEAN harus ada ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR RI. Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara asia tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family. Dengan adanya Asean parlemen segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama-sama," kata Putu dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).
Dalam AIPA, sambung Putu, anggotanya saat ini terdiri dari 10 Negara ASEAN, dimana sembilan negara hadir diundang dan satu negara tidak diundang yaitu Myanmar. Menurutnya, Myanmar dalam kondisi mengalami tantangan demokrasi. Dimana proses demokratisasi belum terimplementasi.
“Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, Sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas Legislator asal Bali ini.
Maka dari itu, Putu mengatakan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.
“Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara - negara asean lainnya,” ujarnya.
