Mantan Menko PMK ini meminta anggota WAIPA berusaha untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan representatif. Puan mengatakan, hal tersebut dapat menjamin partisipasi secara setara dan kekuatan pengambilan keputusan bagi perempuan.
“Melalui penerapan kuota berbasis gender atau langkah-langkah tindakan afirmatif, kita dapat memberikan kesempatan yang layak bagi perempuan untuk berkontribusi pada pembangunan dan pemerintahan negara kita,” tuturnya.
Puan menilai, ada kebutuhan mendesak untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dengan mempromosikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, dengan memberikan dukungan bagi pengusaha dan pekerja perempuan.
“Untuk aspek politik, kita perlu lebih meningkatkan keterlibatan dengan partai politik untuk mendukung dan mendukung perempuan melalui karir politik mereka,” katanya menegaskan.
“Kita harus mendorong partai politik untuk memfasilitasi pendidikan politik, memberikan dukungan keuangan selama pencalonan, dan membuka akses yang lebih luas ke jaringan politik,” ujarnya.
Puan pun menyatakan, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses informasi akan menjadi prioritas di AIPA selanjutnya. Ini dilakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan perempuan di Parlemen.
“Sangat penting bagi WAIPA untuk menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dan mempromosikan kebijakan yang responsif gender untuk melindungi dan membangun ketahanan masyarakat di ASEAN,” ujar cucu Bung Karno itu.
Ia menambahkan, WAIPA juga perlu mengenali dan memperkuat potensi kepemimpinan perempuan dalam kegiatan sosial-ekonomi dan politik serta dalam mencapai Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global.
“Ketika suara perempuan dimasukkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan masukan tentang risiko berbasis gender, dan perspektif yang lebih luas,” tuturnya.