Hasil Sidang AIPA, Parlemen ASEAN Akan Bentuk Tim Kunjungi Myanmar
Fadli Zon sendiri menjadi perwakilan dari parlemen Asia Pasifik dalam Task Force IPU yang mengunjungi Rusia dan Ukraina. Menurutnya, task force ini melihat langsung wilayah Bucha dan Irpin, kota kecil di utara Kiev yang terdampak perang cukup parah berupa kerusakan bangunan tempat tinggal, pusat bisnis, dan sejumlah fasilitas publik. Tak hanya itu, Task Force IPU pun turut menggelar dialog dengan Ketua Parlemen Ukraina.
"Saya bagian 1 dari 8 orang yang ke sana. Setiap wilayah geopolitik ada satu perwakilan, saya mewakili Asia Pasifik. Ada 8 orang seluruh dunia kita datang juga ke Kiev dan juga ke Moskow," tutur Fadli.
Meski begitu, pengiriman utusan khusus dari AIPA ke Myanmar belum menjadi sebuah keputusan resmi sebab masih ada perdebatan di antara anggota parlemen AIPA. Fadli mengatakan, sebagian anggota parlemen AIPA yang mengikuti rapat Komite Politik setuju untuk berkunjung ke Myanmar, tapi ada juga yang menolak dengan bermacam alasan.
“Melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Nanti dari hasil resolusi ini kita terjemakan realisasinya, bentuknya sepeti apa. Nanti akan dibahas lagi, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola," ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat V itu.
Fadli berharap, AIPA akan menyepakati pengiriman utusan khusus sebagai upaya dari AIPA untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memfasilitasi dialog inklusif untuk rekonsiliasi di Myanmar. Dengan mengirimkan utusan khusus, AIPA dinilai dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar karena bisa melihat langsung dampak dari krisis yang terjadi di negara tersebut.
“Kita berharap demikian, tapi belum sebuah keputusan. Tapi ini adalah satu langkah kita membuka diri untuk membentuk suatu macam komite Ad-hoc untuk parliamentary visit ke sana," ujar Fadli.
Selain rencana pembentukan tim khusus, Komisi Politik AIPA juga sepakat terlibat dengan negara-negara observer (pengamat) yang kemarin turut menghadiri Sidang Umum Forum Parlemen ASEAN itu dalam mengumpulkan bantuan kemanusiaan multilateral untuk rakyat Myanmar.
Komite Politik AIPA juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung upaya menuju perdamaian, stabilitas, keharmonisan, dan rekonsiliasi di Myanmar. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pesan Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani saat ASEAN-AIPA Leaders' Interface (pertemuan antara pimpinan parlemen dengan pimpinan negara Asia Tenggara) pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo lalu.
Fadli optimistis gagasan dari Komite Politik AIPA akan berperan besar untuk membantu persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar.
“Nanti akan dibahas lagi terkait utusan khusus itu, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan Sidang Umum ke-44, Fadli menilai Delegasi parlemen dari Asia Tenggara, negara observer dan organisasi internasional merasa puas dengan pelayanan DPR sebagai tuan rumah. Bahkan tak sedikit yang merasa terpukau karena DPR menampilkan wajah Indonesia yang kental akan nilai-nilai budaya.
"Pada umumnya mereka sangat puas dan mereka sangat apresiasi terhadap hospitality (keramahan) Indonesia, pertemuan-pertemuannya secara substantif juga tajam dan ada kemajuan-kemajuan di berbagai isu," kata Fadli.
