3,3 Juta Warga Alami Kemiskinan Ekstrem, DPR Dorong Pemerintah Siapkan Program Khusus
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya 3,3 juta warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Ia pun mendorong Pemerintah menyiapkan program khusus untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
"Ini hal yang merisaukan kita semua, di mana saudara sebangsa kita di Indonesia timur masuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia," ujar Puan melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/8/2023).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, masih ada 3,3 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem. Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur.
Puan pun menyadari ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah sebagai fenomena yang kompleks mengingat faktor geografis, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, dan peluang pekerjaan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah.
"Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan seksama agar program bantuan lebih tepat sasaran. Harus diingat cara pandang masyarakat khususnya di Indonesia timur tidak bisa disamakan dengan daerah lain, jadi cara pendekatan bantuannya pun berbeda," tuturnya.
Lebih lanjut, Puan mendorong adanya evaluasi dari Pemerintah terkait program bantuan khususnya bagi masyarakat di Indonesia timur. Menurutnya, diperlukan data yang akurat serta faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
"Dengan memiliki data yang andal, Pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan," terang Puan.
BACA JUGA:
Perancangan program yang tepat sasaran dinilai penting menyusul langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menganggarkan Rp 500 triliun untuk perlindungan sosial yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dana itu sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan rendah.
BACA JUGA:
Mantan Menko PMK ini mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dalam program bantuan sosial yang tepat dan efektif. Dengan begitu, kata Puan, masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrem dapat menerima manfaatnya secara langsung.
"Dengan anggaran yang cukup besar, diharapkan tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan dana. Jika hal itu terealisasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin target Pemerintah pada tahun 2024 tentang kemiskinan 0 persen dapat terealisasi," katanya.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
