BATAM - Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Kementerian Pertanian yang berlangsung di Hotel Radisson, Batam, Kamis (31/8/23).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Irjen Kementan Jan S Maringka dihadiri perwakilan BPK, BPKP, Irjen Kementerian ATR/BPN, Irjen Kemendagri, Irjen Kementerian PUPR, Bapanas, Kementerian LHK dan stake holder Kementan lainnya.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN. Pada kesempatan ini, Irjen Kementan Dt Jan S Maringka mengatakan bahwa efektivitas pengawasan tidak dilihat dari banyaknya temuan atau rekomendasi, tapi dari penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.
"Jadi, dari pemantauan TLHP dilakukan melalui pemutakhiran dan rekonsiliasi data secara berkala dan mengunjungi langsung mitra kerja untuk melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan," katanya.
Dia juga mengajak agar semua pihak dapat memperkuat kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super-prioritas Kementan dalam mendukung program ketahanan pangan.
Sehingga hal ini diharapkan jangan terjadi pembiaran karena sudah banyak temuan yang sifatnya bertahun-tahun belum terpecahkan. "Jadi, kerja sama yang dilakukan saat ini adalah salah satu upaya percepatan penyelesaian," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa sesuai data sejauh ini pihaknya sudah hampir 90 persen melakukan percepatan penyelesaian persoalan di Kementan. Ia pun berharap, bisa menjadi capaian target bersama dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
BACA JUGA:
"Jadi seperti temuan aset yang sudah menahun, penyelesaiannya juga harus melibatkan kementrian lain seperti Kementerian PUPR, Kemendagri dan lainnya," bebernya.
BACA JUGA:
Ditambahkannya, sektor pertanian berkaitan erat dengan masyarakat banyak, tentu pihaknya berharap program yang dilakuan pemerintah dan Kementan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
"Kami tidak dapat bekerja sendiri, harus bekerjasama berkolaborasi dengan kementerian lain," pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )