Gus Yahya: Keterlibatan Jokowi di GKMNU Bisa Jadi Makna Politik
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengatakan keterlibatan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dalam Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dapat dimaknai sebagai isu politik. Sebab GKMNU, kata Gus Yahya, sangat terikat dengan kebijakan-kebijakan negara.
Hal ini disampaikannya usai pembukaan Munas dan Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).
"Yah itu nanti maknanya akan menjadi makna politik juga, karena GKMNU itu merupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga secara langsung, sehingga akan sangat juga terkait dengan kebijakan-kebijakan negara," kata dia.
Soal Kasus Rempang, Gus Yahya: Harus Kedepankan Kesentosaan Masyarakat
Walaupun begitu, dia menegaskan bahwa NU tidak akan ikut-ikutan soal pasangan politik yang didukung Jokowi. "Belum tahu kalau itu, pada prinsipnya kalau NU sebagai lembaga enggak akan ikut-ikutan soal itu," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika ada instruksi atau dukungan politik dari salah satu kiai NU. Maka itu menjadi dukungan pribadi bukan atas nama lembaga NU.
"Ya enggak, tapi nanti yah prinsipnya sebagai lembaga enggak akan ikut-ikut. Kalau para kiai mau bersikap itu hak politik dari para kiai, boleh tapi bukan atas nama lembaga," tegasnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Gus Yahya mengungkapkan alasan NU tak akan jauh-jauh dari Presiden RI, Joko Widodo karena kini didapuk sebagai dewan pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Diketahui GKMNU dibentuk Gus Yahya guna menghadirkan manfaat keberadaan organisasi di tengah warganya.
"Bagaimana tidak, sekarang pak Jokowi dewan pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ini adalah program yang akan kita jalankan tanpa henti sampai bahkan lebih dari masa jabatan Pak jokowi, karena ini akan menjadi pola dasar dari aktivisme NU," kata Gus Yahya.
"Dan Pak Jokowi dewan pengampunya. Jadi enggak akan jauh-jauh dari NU-nya," ucapnya.
Adapun berbagai macam kebijakan itu akan dikerjasamakan dengan berbagai program yang dikelola oleh GKMNU seperti pendidikan, kesehatan, wirausaha, dan seterusnya. Sehingga partner program dari GKMNU akan sangat beragam mulai dari Kemenag, Kementerian UMKM, Kemenkes, dan kementerian lain yang relevan terhadap GKMNU.
