Atasi Polusi Jakarta, DPR: Tidak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Cara Sporadis
JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak fokus pada kebijakan jangka pendek saja. Namun, perlu membuat rencana jangka panjang dalam menangani polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai peraturan yang diberlakukan saat ini dalam mengatasi polusi udara di DKI Jakarta belum maksimal. Ia menyorot misalnya pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu belakangan di lingkungan Pemprov DKI.
"Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun, harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah roadmap yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan," kata Charles, Selasa (19/9/2023).
Di sisi lain, Charles menilai seharusnya pemerintah pusat ikut memantau perkembangan kebijakan Pemprov DKI dalam menekan polusi udara. Dalam kaitan ini, Presiden sebagai kepala negara harus aktif dalam memastikan hal tersebut.
"(Presiden) harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas," ujarnya.
Politiku PDIP itu menekankan, kesuksesan pemerintah dalam mengurangi polusi udara seharusnya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dia menyayangkan meski sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk DKI, tapi kualitas udara di Ibu Kota masih menjadi yang paling berpolusi di dunia.
