Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Mitigasi dan Pemetaan Status Bencana di Tiap Wilayah
SURABAYA - Pemprov Jawa Timur melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024 dipimpin langsung Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto di Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Prov Jatim, Senin (9/10).
Pada rakor yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bupati, pj bupati, wali kota, pj wali kota ini, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayahnya secara tepat.
Ini penting untuk penanganan bencana, termasuk untuk menyalurkan bantuan salah satunya pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.
Gubernur Khofifah mengatakan, CBP dapat dikeluarkan ke kabupaten/kota jika memang sudah menetapkan Status Tanggap Darurat.
Untuk itu, Ia mempersilakan jika ada kepala daerah yang telah memenuhi kualifikasi penetapan tanggap darurat untuk mengeluarkan SK Bupati/ Walikota menetapkan status tersebut karena terdampak kekeringan. Diakuinya, kekeringan dampak elnino tahun ini mendapat atensi khusus.
Selain menyoroti kekeringan yang terjadi sekarang ini, Gubernur Khofifah mengingatkan ancaman bencana hidrometorologi yang kerap terjadi di awal tahun. Ia mengajak seluruh kepala daerah bersama OPD terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai dan pengecekan pompa dan pintu air.
“Ini persoalan relatif sederhana. Tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu) ini bisa diantisipasi lebih dini,” katanya.
“Saya mohon ini semua bisa menjadi kewaspadaan bersama. Mumpung kita punya kesempatan, sekarang kita fokus agar intervensi kebencanaan bisa masif. Juga pertemuan hari ini menjadi pengingat kita untuk memanggil kembali memori pada penanganan bencana yang sebelumnya. Juga opsi-opsi mitigasi secara manual juga perlu disiapkan,” ucapnya.
