Skema Penarikan Pajak ke Rakyat dan Orang Asing di Masa Raja Airlangga Berkuasa
JAKARTA - Airlangga Raja Kahuripan mengatur sedemikian rupa pendapatan negaranya dari pajak. Ia selalu rutin menarik pajak dari rakyatnya untuk dimanfaatkan sebagai kas negara kala itu. Tetapi ada beberapa tanah yang sengaja dibebaskan pajaknya atau berstatuskan sima karena adanya bangunan suci.
Di masa Airlangga, sebagai implikasi diterapkannya status sebidang tanah menjadi sima, telah terjadi pula perubahan pada mekanisme penarikan dan pembayaran pajak negara. Sebelum suatu daerah diubah statusnya menjadi sima, aturan penarikan pajak yang berlaku adalah pajak ditarik dari rakyat.
Raja menugaskan khusus petugas pajak yang masuk kelompok manilala drwyahaji, atau yang mengambil milik raja. Pajak dikumpulkan dan disetorkan kepada raja setahun sekali atau dua kali, pada setiap bulan Asuji, sebagaimana dikutip dari "Airlangga : Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI".
Namun, kalau terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, akan diberi perpanjangan waktu hingga bulan Magha.Setelah pajak terkumpul biasanya akan dialokasikan bagian yang harus diserahkan pada raja.
Sementara bagian yang harus diserahkan pada koordinator setingkat di atas desa, yang bertindak sebagai pengayom. Ketika suatu daerah telah diubah statusnya menjadi sima, petugas-petugas pajak raja tidak diperbolehkan lagi menarik pajak langsung dari rakyat.
Dalam bahasa simbol dikatakan tan katamana denin manilala drwyahaji artinya "yang tidak boleh dimasuki oleh manilala drwyahaji". Selain itu, para koordinator tersebut juga tidak menerima bagian dari pajak rakyat. Raja akan menyerahkan sebagian pajak yang seharusnya diterimanya kepada desa atau perorangan, atau kepada sekelompok orang yang dianugerahi status sima.
BACA JUGA:
Kompensasinya adalah si penerima anugerah sima harus melakukan suatu kewajiban baru, misalnya membangun dan memelihara bangunan suci atau memelihara. Kemudian, menjaga bendungan dari gangguan keamanan, atau semata-mata hadiah untuk si penerima sima beserta keturunannya karena suatu alasan tertentu.
Di samping itu peraturan baru perpajakan, yaitu pajak perdagangan juga telah dikeluarkan yang menyangkut jumlah komoditi yang dikenai pajak. Para profesional serta orang asing dan pengrajin juga dikenai pajak. Semua ini tertulis dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno mengenai penetapan sima sejak abad ke-8 hingga ke-15.
BACA JUGA:
Biasanya penetapan sima merupakan suatu peristiwa penting, yang biasanya diperingati secara besar-besaran yang melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat desa serta desa tetangga. Hal ini disebabkan menyangkut perubahan mekanisme penarikan dan penerimaan pajak bagi pemerintahan desa sampai ke pemerintah pusat.
Peraturan itu di masa Airlangga digoreskan ke prasasti - prasasti yang berisi penetapan suatu daerah menjadi sima biasanya memuat unsur-unsur yang relatif sama. Beberapa unsur yang selalu ada di dalam prasasti yang seperti ini adalah unsur penanggalan yang biasanya ditulis lengkap dan tepat.
Pada beberapa prasasti sebelum unsur penanggalan, dimuat ucapan salam atau pujian bagi dewa yang dipuja yang dianggap sebagai seruan (manggala). Kemudian diikuti nama raja yang mengeluarkan perintah tersebut dan merupakan data yang sangat penting, untuk memberi keterangan kronologi yang tepat dan tokoh yang tepat pula.
Biasanya perintah raja tersebut diterima oleh seorang atau lebih pejabat tertinggi di kerajaan untuk diteruskan kepada pejabat di bawahnya agar isi perintah itu dilaksanakan. Penyampaian perintah yang bertahap seperti ini dapat memberi gambaran mengenai hirarki pemerintahan.
(Fakhrizal Fakhri )
