5 Kontroversi Kelompok Taliban di Afghanistan
KABUL – Taliban telah mengambil alih kekuasaan “kembali” di Afghanistan pada Agustus 2021, setelah pemerintahan mereka yang kejam dan otoriter pada 1996 hingga 2001.
Berdasarkan laporan United States Institute of Peace (USIP), dalam beberapa minggu setelah pengambilalihan negara, Taliban membentuk struktur pemerintahan sementara dan membubarkan Kementerian Urusan Perempuan dalam pemerintahannya.
Ketakutan para perempuan di Afghanistan muncul kembali saat Taliban mengembalikan kebijakan yang merampas hak-hak perempuan atas akses pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik.
Perampasan hak-hak perempuan merupakan salah satu dari sekian banyak alasan lainnya yang menyebabkan pemerintahan Taliban tidak mendapat pengakuan dari pemerintah internasional. Kini hal tersebut kembali terulang dan menyebarkan ketakutan serta kecemasan di antara para perempuan Afghanistan.
Berikut ini adalah beberapa kontroversi yang dilakukan Taliban sehingga pemerintahannya di Afghanistan tidak diakui oleh sebagian besar pemerintah internasional.
1. Pelanggaran hak-hak dasar perempuan
Taliban mengklaim bahwa mereka berusaha untuk memastikan sebuah masyarakat di mana perempuan memiliki peran yang aman dan bermartabat. Akan tetapi, fakta menunjukkan hal yang sebaliknya.
Sejak berkuasa pada 1996, Taliban telah merenggut hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan mendapat pekerjaan dan menghidupi keluarganya. Mereka juga tidak mendapatkan perawatan kesehatan dasar.
