JAKARTA - Duet Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertekad untuk melaksanakan reformasi hukum yang bertujuan untuk mengurangi tindak korupsi.
Dalam sebuah sesi di acara Mata Najwa, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa slogan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" yang diterapkan di Jawa Tengah (Jateng) merupakan alat untuk menegaskan penegakan hukum dalam administrasi pemerintahan.
“Ketika kita pakai Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi, maaf dengan segala hormat saya pada kawan-kawan saya, anda saya pecat, karena korupsi dan belum masuk ke pengadilan,” ujar Ganjar melalui Youtube Mata Najwa, Kamis (18/10/2023).
Ganjar mengaku tak akan ragu untuk mengeluarkan seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi, tanpa memandang status atau hubungan pribadi, termasuk teman atau rekan politik. Jika evaluasi dan investigasi menunjukkan bukti yang memadai, pemecatan dianggapnya sebagai langkah yang menunjukkan sikap tegas.
“Ada investor masuk diperas, yang meras siapa itu? Ini pak orangnya, siapa dia? Staff, otomatis kepala dinasnya langsung bicara, sudah saya berhentikan pak, tanpa saya perintah,” lanjutnya.
Menurut Ganjar, menangani korupsi adalah tugas bersama yang harus diemban oleh semua pihak (aktor). Penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak, tetapi menjadi tanggung jawab semua aktor termasuk masyarakat.
“Kalau regulasi sudah, kelembagaan dan sistem sudah, maka tinggal aktor,” lanjutnya
Peran dari pihak-pihak dalam pemerintahan dan masyarakat sangatlah penting bagi Ganjar. Meskipun reformasi dalam lembaga hukum telah dijalankan, korupsi tidak dapat diatasi tanpa adanya aktor yang jujur dan berinisiatif.
BACA JUGA:
“Aktor ini sangat menentukan, banyak Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, atau mungkin Menteri, atau Presiden, Wakli Presiden, even itu, dan kemudian ada persoalan, siapa yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan itu?”
BACA JUGA:
Sebelumnya, dengan menerapkan prinsip "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" di Jawa Tengah, efisiensi dianggap telah meningkat dalam birokrasi pelayanan di wilayah tersebut. Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi di Jawa Tengah terus berkembang dari tahun ke tahun, melibatkan tidak hanya tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi juga hingga tingkat desa.
"Upaya pencegahan korupsi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi sendiri," jelasnya.
Dico menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Ganjar, kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota selalu diutamakan.
"Kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Harapannya, upaya pencegahan harus ditingkatkan. Prinsip tersebut juga diadopsi di Kendal, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten harus bekerja secara sinergis," katanya.
Selama masa kepemimpinannya di Jawa Tengah, Ganjar telah berhasil membangun sistem pencegahan korupsi dengan berbagai langkah, seperti mengimplementasikan kurikulum anti-korupsi di sekolah, mendirikan desa-desa anti-korupsi, dan menegaskan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pendekatan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selama dua periode kepemimpinannya, Ganjar juga menciptakan sejumlah inovasi, termasuk layanan pengaduan online LaporGub, pembebasan biaya pendidikan, reformasi birokrasi yang ditingkatkan, dan program-program lainnya.
Sebelumnya, Ganjar – Mahfud telah ditetapkan menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah di deklarasikan dan menggelar acara deklarasi di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Rabu (18/10/2023).
(Fakhrizal Fakhri )