Korupsi BTS, Kejagung Bakal Usut Semua Pihak yang Terlibat
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) turut mendalami dugaan pengamanan kasus BTS 4G senilai Rp40 miliar oleh oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ.
Hal tersebut diungkapkan Jaksa Kejagung saat pemeriksaan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin 23 Oktober 2023.
Jaksa awalnya menyinggung percakapan dalam grup WhatsApp perihal proyek Palapa Ring. Member grup tersebut ada Irwan serta Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.
Kepada saksi Irwan, Jaksa mendalami perihal oknum BPK berinisial AQ tersebut. "Siapa yang saudara maksud AQ di BPK?" tanya jaksa.
"Saya tidak pernah bicara," terang Irwan.
"Saudara tidak pernah bicara?" lanjut jaksa.
"Tidak, itu mungkin dri pak Anang ya," jelas Irwan.
Saudara tahu yang dimaksud Anang sebagai AQ itu siapa di BPK?" tanya jaksa menimpali.
"Tidak," jawab Irwan.
"Apakah saudara saksi tahu bahwa Rp40 miliar yang diserahkan melalui Sadikin untuk BPK itu untuk siapa?" cecar jaksa lagi.
"Untuk siapa saya tidak tahu," klaim Irwan.
Irwan dianggap menyerahkan uang Rp40 miliar kepada BPK melalui Sadikin merupakan perintah Anang kepada koleganya yang bernama Windi Purnama.
Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, pengusutannya kasus tersebut justru semakin mudah. Sebab, Sadikin Rusli, yang disebut penghubung oknum BPK dalam menerima aliran uang Rp40 miliar telah menjadi tersangka dan ditahan.
"Ya akan mudah (pengusutan). Makanya, perlu diuraikan seterang-terangnya siapa yang terlibat di dalamnya karena ini, kan, termasuk kejahatan yang terorganisir," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023.
Yusdianto menambahkan, oknum BPK tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangannya. Sebab, diduga memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
Kejagung perlu melakukan pendalaman secara komprehensif. Dakwaan dengan hukuman berat juga perlu disiapkan mengingat kejahatan dalam kasus BTS dilakukan secara terorganisasi.
"Tidak boleh dibiarkan bebas dari hukuman atau tuntutan. Saya kira, itu untuk menegasikan bahwa sebagai pengawas, (BPK) tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki untuk kepentingan seseorang, kelompok, ataupun kepentingan pribadinya," ujarnya.
"Ini terkait dengan kejahatan yang dilakukan bersama-sama. Artinya, kan, ada sebuah kongkalikong, tipu muslihat yang dilakukan secara bersama-sama. Dan tentu ini enggak boleh dibiarkan. Tentu harus dijadikan pelajaran (dengan memberikan hukuman) yang seberat-beratnya kepada semua pihak yang turut serta mem-back up, membekingi, kemudian turut serta mengamankan," pungkasnya.
Dugaan tersebut mencuat dari terdakwa yang juga Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama. Ia mengungkapkan menyerahkan uang Rp40 miliar kepada perwakilan BPK, Sadikin, sesuai arahan terdakwa sekaligus Direktur Utama BAKTI Kominfo kala itu, Anang Achmad Latif.
Hal itu disampaikan dalam persidangan pada 26 September 2023. Sementara itu, merujuk persidangan pada 23 Oktober, oknum BPK yang terlibat berinisial AQ diduga Achsanul Qosasi, di mananya namanya muncul di persidangan. Hal tersebut didalami jaksa melalui terdakwa sekaligus Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, ketika diperiksa sebagai terdakwa.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
