Ganjar-Mahfud MD Dinilai Bisa Perbaiki Rapor Merah Penanganan HAM
JAKARTA - Pasangan Bacarpres dan Bacawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai bisa memperbaiki rapor merah pemerintah pada aspek hak asasi manusia (HAM) ketika memimpin negeri ini.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi mengatakan, hal tersebut dilihar dari rekam jejak Mahfud yang positif dalam berbagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Prof Mahfud punya rekam jejak penyelesaian HAM nonyudisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, serta pemulihan hak-hak eksil yang dulu di era Orde Lama tertahan di luar negeri cukup lama," kata Ade, Sabtu (28/10/2023).
Untuk diketahui, pekan lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).
Menurut kajian dua LSM itu, setidaknya terdapat 211 proyek dan 13 program prioritas yang menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi atau capex mencapai Rp5.746,8 triliun. Proyek dan program prioritas itu memicu kasus-kasus kekerasan berbasis investasi.
Soal itu, Ade Reza, sepakat dengan temuan dua lembaga tersebut. Ia menagtakan proyek strategis nasional saat ini memang terbukti banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Lahan masyarakat adat juga kerap diserobot karena investasi cenderung dipaksakan, tanpa menimbang hajat hidup masyarakat yang tinggal lebih dulu di lokasi proyek investasi.
"Mahfud MD saya rasa bisa mengubah rapor merah ini. Pekerjaan rumah Mahfud adalah bagaimana program-program pembangunan itu tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga ramah terhadap kepentingan sipil. Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus dijalankan Pak Mahfud bila terpilih," kata Ade.
Dirinya menyatakan, Ganjar-Mahfud harus memiliki peta jalan yang matang untuk model-model investasi berperspektif HAM. Lewat peta jalan itu, pasangan yang diusung PDI-P, Perindo, Hanura, dan PPP tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak asasi warga negara.
"Saya kira itu bisa menjadi salah satu modal Prof Mahfud untuk membuat peta jalan hal yang masih menjadi pekerjaan rumah. Sekaligus peta jalan yang lebih ramah terhadap hak- hak asasi manusia Saya kira yang menjadi nilai lebih yang bisa ditawarkan Pak Mahfud terkait dengan isu- isu hak asasi manusia yang saat ini menjadi catatan," ucap Ade.
Ade berpendapat Mahfud juga harus berani mengoreksi model investasi pemerintahan Jokowi yang sentralistik dan sering menerabas hak-hak masyarakat. Model kebijakan sentralistik yang diterapkan dalam proyek-proyek strategis nasional (PSN) kerap menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat.
"PSN itu kan sifatnya top down dan sentralistik agar tereksekusi dengan cepat maka dia menerabas hambatan birokrasi dan regulasi. Dampaknya, di antaranya adalah mengabaikan ruang partisipasi publik sehingga di lapangan menimbulkan dilema yang lain. Minim partisipasi publik sekaligus potensi pelanggaran HAM yang cukup tinggi," kata Ade.
Catatan Mahfud yang mentereng pada penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kata dia, perlu ditransformasikan menjadi kampanye format invetasi yang lebih ramah terhadap hak masyarakat. Sehingga, menjadi model investasi yang lebih positif ketimbang dianggap melanjutkan warisan negatif Presiden Jokowi pada bidang investasi.
"Kita harus belajar dari pengalaman saat ini. Investasi harus lebih ramah terhadap HAM dan partisipatif dengan masyarakat. Saya rasa Mahfud bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Hambatan- hambatan bisa diatasi, tetapi juga tidak menghilangkan demokratisasi di dalam pembangunan," ucap Ade.
(Angkasa Yudhistira)
