Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu Harus Profesional Cegah Kecurangan
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus merancang strategi khusus dalam mengawasi Pemilu 2024. Terutama untuk mengantisipasi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
Demikian dikatakan peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).
Usep menilai, gejala yang mengarah ke hal tersebut sudah mulai terlihat. Salah satu contoh penurunan baliho pasangan bakal capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali.
Pemilu 2024, menurut Usep, menjadi pertaruhan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Bawaslu juga perlu menjaga netralitas sebelum melakukan pengawasan. Apalagi, Usep melihat ada pengkondisian pemenangan salah satu pasangan calon yang sangat terencana.
"Kalau berharap dengan masyarakat untuk berani melaporkan, menurut saya, agak susah karena ini hampir semuanya sudah termanajemen dengan baik untuk kepentingan tertentu," ujarnya.
"Selain itu, penyelenggara itu juga harus awas. KPU dan Bawaslu yang dituntut profesional. KPU itu kan punya kaki sebenarnya. Di kecamatan itu kan punya panitia pengawas," imbuhnya.
Adapun penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Usep menduga sengaja dilakukan penjabat daerah menyusul adanya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pulau Dewata. Apalagi sebelumnya saat penunjukkan sejumlah Pj kepala daerah tak luput dari kekhawatiran adanya kepentingan politik.
