Pemerintah Tekankan Sistem Registri Nasional untuk Atasi Perubahan Iklim
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satunya menekankan Sistem Registri Nasional (SRN), metodologi, dan prinsip tata kelola karbon yang berintegritas.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi mengatakan, Sistem Registri Nasional (SRN) merupakan sistem registri yang mencatatkan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
"SRN ini selain menjadi pencatatan, saat ini juga difungsikan sebagai karbon registri yang nanti mampu melakukan penelusuran pada saat diterbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE)," ujarnya di Jakarta., Jumat (10/11/2023).
"Meski demikian, saya ingin menggarisbawahi bahwa SRN bukan semata-mata untuk melakukan perdagangan karbon. Tetapi untuk melakukan perdagangan karbon di Indonesia, atau seluruh mekanisme nilai karbon termasuk Result Based Payment, perdagangan emisi dan offset emisi harus melalui SRN," lanjutnya.
Dia menekankan, bahwa untuk mendorong perdagangan karbon, maka metodologi penting untuk bersama dikembangkan dalam menjaga penerapan perdagangan karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil.
Selain sosialisasi dan kerja bersama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, KLHK juga sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) yang menyediakan informasi lebih detail.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan APHI dan semua pemegang izin PBPH harus lebih memahami aturan secara detail dan diminta untuk sosialisasikan kepada anggota-anggotanya.
