Jumhur Tegaskan Komitmen RI Perkuat Aksi Iklim Global
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat aksi iklim global melalui kerja sama internasional yang adil dan berorientasi pada pelaksanaan nyata. Negara-negara Pasifik, menurutnya, menjadi salah satu wilayah yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.
Tuvalu, misalnya, menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut sehingga membutuhkan aksi adaptasi untuk mencegah dampak perubahan iklim yang semakin serius terhadap keberlangsungan negara-negara kecil. Jumhur pun ditugaskan Presiden Prabowo Subianto mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pre-COP Leader's Event di Fiji dan Tuvalu pada 5-9 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Jumhur didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Republik Kiribati, Nauru, dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Indonesia juga menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menilai aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan resiliensi masyarakat.
