Kirim Surat Pedas, Mendagri Inggris yang Dipecat Tuduh PM Rishi Sunak Berkhianat
Dia menambahkan bahwa dia telah berargumentasi di dalam pemerintahan untuk membatasi undang-undang hak asasi manusia untuk memastikan kebijakan Rwanda tidak tergelincir karena tantangan hukum.
Namun kompromi yang dilakukan Sunak selama pengesahan Undang-Undang Migrasi Ilegal, tulisnya, telah menjadikan kebijakan tersebut “rentan” terhadap tantangan hukum berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, bahkan jika Mahkamah Agung menyatakan kebijakan tersebut sah.
Dia menjelaskan, jika keputusan tersebut bertentangan dengan pemerintah, pemerintah akan membuang waktu satu tahun untuk menghentikan penyeberangan ‘kapal kecil’, hanya untuk kembali ke titik awal.
“Yang lebih buruk dari ini, pemikiran ajaib Anda – percaya bahwa Anda bisa melewati ini tanpa mengganggu pendapat yang sopan – berarti Anda telah gagal mempersiapkan Rencana B apa pun yang kredibel,” tulisnya.
Dalam suratnya, mantan Menteri Dalam Negeri mengatakan kepada Sunak bahwa dia "secara nyata dan berulang kali" gagal melaksanakan prioritas kebijakan.
“Entah gaya pemerintahan Anda yang khas berarti Anda tidak mampu melakukan hal tersebut,” tulisnya.
"Atau, seperti yang harus kusimpulkan sekarang, kamu tidak pernah berniat menepati janjimu,” lanjutnya.
"Seseorang harus jujur: rencana Anda tidak berhasil, kami telah mengalami kekalahan dalam pemilu, pengaturan ulang Anda gagal dan kami kehabisan waktu. Anda harus segera mengubah arah,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara kantor PM Inggris Nomor 10 berterima kasih kepada Braverman atas pengabdiannya.
“Perdana menteri bangga menunjuk tim yang kuat dan bersatu kemarin yang fokus untuk memberikan pelayanan bagi rakyat Inggris,” terangnya.
Dia mengatakan pemerintah telah "mengemukakan undang-undang yang paling ketat untuk mengatasi migrasi ilegal yang pernah terjadi di negara ini dan kemudian mengurangi jumlah penyeberangan perahu hingga sepertiganya pada tahun ini".
