Minta Konflik Pertanahan Dimitigasi, Wamen ATR: Fasilitas Publik Harus Terbangun di Papua
JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, memimpin upacara untuk memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Upacara tersebut dilakukan di Lapangan Kantor Wilayah BPN, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin, 27 November 2023.
Acara dimulai pulul 07.30 WIT. Selaku Inspektur Upacara, Raja Antoni, memberikan amanat pada upacara tersebut.
Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Antoni membuka amanatnya dengan menyebutkan bahwa sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, paradigma pembangunan Indonesia mulai berubah. Awalnya pembangunan dimulai dari Pusat ke Daerah, sedangkan Presiden Jokowi membangun dari Daerah ke Pusat.
Disebutkan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam membangunan tata kelola, Raja Antoni mencontohkan seperti 7 pelayanan prioritas di Kementerian ATR/BPN. Menurut Raja Antoni, Presiden Jokowi menunaikan keadilan pertanahan secara professional.
“Presiden Jokowi sangat peduli dan cinta Papua. Bukan hanya dari segi pembangunan Infrastruktur tetapi juga suprastrukturnya. Di Kementerian ATR/BPN, mencintai Papua dan rakyat Papua dilakukan dengan memberikan pelayanan tata ruang dan pertanahan dengan profesional. 7 layanan prioritas harus menjadi fokus utama karena ini yang langsung terasa oleh rakyat,” sebut Raja Antoni dalam isi pengarahannya.
Selanjutnya, Wakil Menteri ATR/BPN mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan supaya bergerak secara proaktif dalam melakukan mitigasi serta penyelesaian konflik pertanahan. Mitigasi, kata Raja Antoni, dilakukan dengan proses pendaftaran tanah yang akurat. Adapun penyelesaian konflik tanah dilakukan dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah terkait.
