Menko PMK: Perlu Pemerataan Pelayanan Kesehatan dalam Membangun Indonesia
JAKARTA - Pemerataan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala di Indonesia. Pasalnya, terdapat kesenjangan fasilitas kesehatan antara di daerah dengan di pusat, terlebih yang berlokasi di pelosok Indonesia.
Untuk itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan di Tanah Air. Hal ini untuk memastikan semua merasakan manfaat yang sama.
BACA JUGA:
"Jadi kalau kita ingin membangun Indonesia yang utuh, bersatu, bukan hanya NKRI harga mati, tetapi pelayanan kesehatan yang merata. Ini harus kita ucapkan sungguh-sungguh," katanya dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
Namun begitu, ia mengatakan bahwa urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah derah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren.
BACA JUGA:
Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah. Menurut Muhadjir, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.
“Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh. Bopeng-bopeng yang belum dapat layanan kesehatan itu, harus segera ada transfer teknologi, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan,” kata Muhadjir.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Karena, semakin banyak orang yang tinggal di kota maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.
“Contohnya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100 ribu penduduk. Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100 ribu penduduk yaitu kota Yogyakarta. Ini karena pemkot Yogya dibantu akademisi melakukan terobosan yaitu dengan melepas nyamuk baik untuk melawan nyamuk penyebab DBD," ujar Budi Gunadi.
Sebab itu, pihaknya mengapresiasi 176 daerah dengan penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2023.
BACA JUGA:
Penghargaan swasti saba merupakan penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program 9 tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan.
(Nanda Aria)
