KTP Sakti Ganjar-Mahfud Dinilai Solusi Cegah Bansos Salah Sasaran
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD mencanangkan program KTP Sakti. Program pasangan nomor urut tiga itu disambut baik.
Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, memberikan apresiasi terhadap rencana Ganjar-Mahfud yang bermaksud meluncurkan program KTP Sakti. Menurut Trubus, KTP Sakti memiliki untuk menggabungkan berbagai jenis kartu bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan," ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Trubus menyoroti kartu bantuan sosial yang beragam dari pemerintahan Jokowi, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan. Menurutnya, hal tersebut menyebabkan pemborosan karena penerima bansos harus memegang banyak kartu.
Dengan adanya Kartu Sakti, Trubus meyakini dapat menyederhanakan program-program tersebut menjadi satu kartu, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan.
Menurut Trubus, jika bersandar pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka seharusnya data penerima bantuan sosial digabung dan divalidasi. Sehingga, kasus bansos salah sasaran dihindari.
KTP Sakti, lanjutnya, juga harus berpatokan pada nomor induk kependudukan (NIK) sebagai acuan. Ganjar-Mahfud perlu membenahi data di berbagai kementerian dan lembaga, yang masih dihambat oleh ego sektoral sebelum merancang KTP Sakti.
"Untuk membenahi ego sektoral, memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menyatukan itu semua. Yang jelas, selama ini setiap kementerian dan lembaga itu punya misi suci sendiri sehingga ketika itu disatukan, tentu prosesnya sangat alot," ujarnya.