Program Bansos dan KTP Sakti Ganjar-Mahfud Dinilai Sangat Inovatif
JAKARTA - Program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu penolong di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, pasca pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia. Isu mengenai bansos kembali naik, saat ini karena adanya kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Masyarakat pun masih mengharapkan program Bansos dilanjutkan kembali.
Dalam debat cawapres yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahfud MD menyebutkan dalam salah satu poin kampanyenya yaitu “Bansos Pasti dan Tepat Sasaran".
Sementara di kesempatan sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan, jika Bansos pasti akan lanjut dan akan diperbaiki menggunakan program-program yang diusung olehnya
"Itu (bansos) kewajiban negara kok, kewajiban negara justru yang sudah bagus tinggal jalan. Rakyat mendapatkan itu (bansos), kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin apa yang didapat si A, si B kok ndak dapat, nah itulah yang kita bereskan," ujar Ganjar di Bantul, Yogyakarta.
Ia juga menambahkan, jika dengan program KTP sakti, bansos tidak perlu lagi banyak kartu dan memastikan jika akan diterima dengan tepat sasaran. “KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan bansos dan tepat sasaran" ucapnya.
Menanggapi hal itu, Peneliti Center of Youth and Population Research (CYPR), Boedi Reza menilai bahwa perluasan program bansos tentunya sangat baik untuk menyokong masyarakat.
"Sangat baik, terutama yang perekonomiannya menurun setelah terhantam oleh pandemi Covid-19," kata Boedi dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).
Boedi menambahkan, dengan perluasan bansos tersebut, diharapkan dapat mendorong perekonomian dari sisi konsumsi. Upaya mengintegrasikan Bansos melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dinilai sebagai langkah untuk mengefisiensikan penyaluran Bansos.
"Penggunaan NIK sebagai alat untuk mengidentifikasi penerima sekaligus mengintegrasikan Bansos, merupakan langkah maju dan memperlihatkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan orang yang sangat progresif dan visioner," bebernya.
Ia menambahkan, bahwa langkah ini bagus untuk mengefisiensikan penerapan Bansos sekaligus meminimalisir penerima yang tidak tepat. Manfaat lain dari penggunaan NIK untuk implementasi dan penyaluran Bansos adalah dapat memperkecil celah penyelewengan terutama di tingkat penerima. Penggunaan NIK sebagai acuan data penerima Bansos, memungkinkan percepatan penerimaan Bansos oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Tentunya dengan penggunaan NIK, verifikasi penerima dapat dilakukan secara cepat, masyarakat tidak memerlukan syarat-syarat atau pemenuhan berkas administrasi yang merepotkan," pungkasnya.
(Awaludin)
