Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Gebrakan Ganjar-Mahfud Dinilai Mampu Perbaiki Keamanan Nasional

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:45 WIB
Gebrakan Ganjar-Mahfud Dinilai Mampu Perbaiki Keamanan Nasional
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Program yang digagas capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud dinilai menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan.

Hal ini sebagai respons atas fenomena gangguan keamanan nasional terutama terkait TPPO dan kekerasan domestik di Indonesia kini telah menjadi hal yang genting, terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Muradi menyampaikan bahwa terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) yang diadukan kepada Polri selama tahun 2023 dan baru berhasil diselesaikan 8.008 kasus.

Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender pada lembaga pelayanan berada di angka 339.782.

"Keterlibatan anggota Polri dalam peristiwa kekerasan juga terbilang tinggi. Satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan melibatkan oknum anggota Polri, yang mencakup penembakan terhadap sipil,”kata Prof. Muradi dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu, kerentanan masyarakat dilingkup siber masih sangat tinggi. “BSSN mencatat terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat,”kata Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang.

Untuk itu Reformasi Polri, keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara menjadi usulan yang didorong Ganjar-Mahfud sebagai upaya perbaikan yang dimaksud.

Ganjar-Mahfud mendorong reformasi Polri yang memuat penguatan kelembagaan dan kebijakan pemolisian yang adaptif dan sensitif terhadap pelayanan publik. Dari yang disampaikan oleh Ganjar saat debat ketiga (7/1), pembentukan Direktorat Baru untuk TPPO dan Kekerasan Domestik di setiap Polda ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini.

“Penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 Direktorat Siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat,” lanjut Guntur.

Adapun Badan Siber Polri diharapkan dapat mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan SDM yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis.

Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital. Pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap kejahatan digital seperti judi online dan penyebaran misinformasi yang marak mengancam masyarakat.

Tidak hanya kelembagaan, kebijakan pemolisian perlu diperbaiki dalam proses reformasi Polri. Kebijakan Community Policing perlu didorong di mana Polri berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah dan menyelesaikan berbagai ancaman kejahatan. Polisi dapat memecahkan masalah sampai akarnya dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan agar kasus kriminal dapat terus turun.

“Sudah saatnya polisi menuju tahap ini, terutama untuk memastikan Polisi yang tanggap, mengayomi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih, kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan digitalisasi kepolisian. Digitalisasi Kepolisian yang diterapkan bukan state surveillance seperti Tiongkok,” ungkap Muradi.

Kemudian, Ganjar-Mahfud menawarkan digitalisasi kepolisian untuk membuat sistem pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efektif dijalankan oleh Polisi. Ganjar-Mahfud juga akan memberikan beasiswa kuliah, utamanya untuk anak anggota Polisi berpangkat rendah.

Program ini dibentuk sebagai afirmasi atau bantuan terhadap anak-anak prajurit dan bhayangkara untuk berkuliah pada universitas negeri atau swasta di Indonesia tanpa menambah beban terhadap para bhayangkara.

Selain itu, pemastian kepemilikan hunian para bhayangkara akan dilakukan dengan program 10 juta hunian. Diharapkan dengan penyediaan rumah pribadi dapat mengapresiasi dan menyejahterakan personil dibandingkan dengan pemberian rumah dinas yang rentan terhadap konflik.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement