Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet, Ganjar Bilang Soal Moral
JAKARTA - Rencana mundurnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dari kursi Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju merupakan risiko yang harus diambil untuk menghindari conflict of interest sekaligus menjadi pendidikan moral bagi masyarakat.
Hal itu, disampaikan Calon Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam wawancara ekslusif dengan Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas, yang disiarkan Kamis (25/1/2024).
Ganjar menjelaskan, kesadaran tentang potensi conflict of interest sudah didiskusikan lama oleh pasangan calon (paslon) 3 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menteri dan pejabat publik tak perlu mundur meskipun terlibat kontestasi Pemilu 2024.
"Ketika pejabat publik disebut tak perlu mundur, maka saya diskusi panjang dengan Pak Mahfud, sudah lama sebenarnya. Pak, ini ketentuan yang ada ternyata pejabat publik tidak harus mundur, nah kalau tidak harus mundur ini ada risiko, risikonya apa? conflict of interest, dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini, menggunakan fasilitas negara," kata Ganjar.
Menurut dia, sulit untuk mengatakan conflict of interest tak akan terjadi asalkan pejabat publik, termasuk para menteri mengajukan cuti saat melakukan kampanye.
Ganjar mengungkapkan, ketika seseorang berada pada posisi sedang dalam jabatan publik, maka orang akan tergoda untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, apapun itu.
"Dan kita lihat kenyataannya, di TV One juga ada beritanya, menteri promosi “ini bantuan sosial, ditujukkan tidak dari siapa-siapa, dari kami”, padahal itu punya negara. Videonya ada. Diomongkan, silakan bicara terima kasih. Itu kan, kalimat-kalimat yang mengarahkan," ungkap Ganjar.
Hal itu, lanjutnya, juga dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik. Pasalnya, masyarakat tidak diberi tahu secara transparan tentang kegiatan atau program yang menggunakan uang negara, namun menjadi agenda kampanye terselubung oleh pejabat publik.
