Dalam pidato tersebut, Menko Polhukam ini membahas tentang ketidakadilan yang dilakukan pihak pemerintah beserta oknum aparat penegak hukum di Indonesia. Bahkan selama ini merekalah yang menjadi salah satu faktor kemiskinan dan ketimpangan sosial yang melanda negeri ini.
Mahfud juga memberikan contoh ketidakadilan yang telah berlangsung di wilayah Riau. Kasus tersebut sebagian besar terkait dengan manajemen lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang tidak jujur.
Tidak hanya itu, keberadaan kelompok-kelompok mafia dan oknum aparat penegak hukum yang mendukung tindakan penyelundupan lahan kelapa sawit membuat sektor swasta terkesan seperti terlindungi dari hukuman.
“Di Indonesia selama bertahun-tahun ini, hukum dan keadilan tumpul. Korupsi merajalela di mana-mana. Sehingga, perlu penyembuhan dengan tata pimpinan yang lebih bersih, berani dan bermartabat,” jelasnya.
BACA JUGA: