JAKARTA - Film dokumenter Dirty Vote belakangan menjadi perbincangan hangat hingga tagar #DirtyVote menjadi trending di media sosial X. Film yang berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang sangat berintegritas dengan reputasi baik, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.
Mereka mengungkap tentang kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.
Aktivis Anti Korupsi Todung Mulya Lubis pun mengapresiasi peluncuran film ‘Dirty Vote’ yang hari ini dirilis dan memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.
Usai dirilisnya film tersebut, Todung mengingatkan agar kedepannya jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan. Jika ingin balas mengkritik, harus dilakukan dengan cerdas tanpa kriminalisasi.
“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Todung menilai ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Situasi yang digambarkan dan penjelasannya sejalan dalam pemberitaan di media. Seperti soal pengarahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya yang dijelaskan dalam film ini.
“Anda boleh tidak setuju dengan ‘Dirty Vote’, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan begara,” pungkas Todung.