Menurutnya, apa yang diungkap dalam ‘Dirty Vote’ yang mengarah pada kritik itu bukan menjadi suatu hal yang baru. Hal ini lumrah terjadi dalam situasi apapun. Sehingga, dia tak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” kata Todung.
Pada kesempatan yang sama, Hasto menekankan komitmen besar TPN Ganjar-Mahfud dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
"Kalau mau menang gampang, bagi kami enak, tinggal perpanjang saja kekuasaan Pak Jokowi. Tapi kami memilih jalan konstitusi melalui pelaksanaan pemilu yang jurdil, dan bergerak dalam jalan kebenaran,” ungkapnya.
Terkait tuduhan dalam film ‘Dirty Vote’, dia melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah.
“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu. Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” pungkas Hasto.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.