Kanwil Kemenkumham Pastikan 14.291 Napi di DKI Punya Hak Pilih
JAKARTA - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 14.291 orang dari jumlah total warga binaan sebanyak 15.040 orang atau sekitar 95,01 persen tidak kehilangan hak pilih dan akan mengikuti proses pencoblosan dalam Pemilu 2024.
Menurut Kepala Kanwil (Kanwil) KemenkumHAM DKI Jakarta, Ibnu Chaldun, banyak di antara warga binaan di Rutan, Lapas dan LPKA tidak membawa dokumen kependudukan mereka. Sedangkan sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2024 harus memiliki KTP El, KTP digital atau foto copy KTP.
"Umumnya warga binaan lalai membawa KTP dan seringkali dokumen mereka juga tidak mencantumkan NIK. Solusinya kami kerjasama dengan Disdukcapil DKI Jakarta," kata Ibnu dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
Karena itu, Ibnu mengaku sejak November 2023 lalu melakukan pendataan dengan dukungan Disdukcapil DKI Jakarta. Secara teknis Kepala Disdukcapil DKI Jakarta membuat perjanjian kerjasama dengan kepala Rutan dan Lapas untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi sampai perekaman.
Diakui Ibnu, dari proses menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) hingga pada 21 Juni 2023 pleno menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi khusus Rutan, Lapas dan LPKA terdata sebanyak 14.762 orang. Namun perkembangannya hingga 6 Februari 2023 ini sebagian dari warga binaan telah bebas, mutasi ke Lapas lain di luar DKI Jakarta dan meninggal dunia sehingga terjadi pengurangan.
Selain para warga binaan, Ibnu menjelaskan sebanyak 641 orang petugas yang berjaga dan menjadi petugas KPPS di 56 TPS yang dibentuk akan menggunakan hak pilihnya di 8 Rutan, Lapas serta LPKA se-DKI Jakarta. Dijelaskan Ibnu, dari sebanyak 15.040 orang warga binaan yang ada saat ini sebanyak 14.397 di antaranya merupakan WNI.
