Haedar Nashir Minta Pemilu 2024 Tak Dijadikan Pasar Politik, Harus Demokratis Tanpa Tekanan
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan tausiyah jelang Pemilu 14 Februari 2024. Haedar menyebut bahwa memimpin Indonesia tidaklah gampang ibadah menahkodai kapal besar di tengah gelombang yang dahsyat.
"Memimpin Indonesia ibarat menahkodai kapal besar di tengah gelombang yang dahsyat di lautan sarat masalah dan tantangan," kata Haedar dalam tausyiahnya, Senin (12/2/2024).
Menurutnya beban masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan sangatlah kompleks. Mulai dari bagaimana menyiapkan generasi emas 2045, merawat persatuan di tengah kebhinekaan, menegakkan nilai-nilai utama kebangsaan.
"Menyelesaikan masalah-masalah domestik dan luar negeri dari hal praktis hingga strategis mengolah dan menyelamatkan sumber daya alam nan kaya serta menjadikan Indonesia benar benar maju di seluruh bidang kehidupan setara dengan negara lain yang maju," kata dia.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, dia meminta agar pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat transaksi dengan orientasi sekedar memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat yang bersifat nilai guna atau pragmatis baik berupa materi maupun kursi dan posisi.
"Pemilu 2024 adalah proses demokrasi untuk memilih para pemimpin Indonesia di lembaga eksekutif dan legislatif yang akan menentukan merah putihnya Indonesia. Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi dari oleh dan untuk rakyat secara bebas tanpa tekanan dan rintangan,"ucapnya.
Dia menegaskan bahwa rakyat berhak menjalaninya dengan gembira, merdeka dan lapang dada. Sehingga proses dan hasilnya benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.
Dengan demkian bagi para capres dan cawapres serta calon anggota legislatif serta seluruh pendukungnya Pemilu 2024, kata Haedar harus memproyeksikan pemilu sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional yakni negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Sehingga cita-cita nasional itu terwujud di dunia nyata dan tidak menjadi Utopia.
BACA JUGA:
"Diktum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang penting untuk dihayati dan diwujudkan oleh para capres dan cawapres serta calon anggota legislatif baik sebelum maupun sesudah pemilu dalam penyelenggaraan negara yang terpilih oleh rakyat,"ucapnya.
Karena memimpin Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar sangatlah berat tanggung jawabnya. Maka ia berharap pikiran para elit yang berkontestasi tidak boleh terjebak pada kesadaran kekuasaan untuk berkuasa semata.
"Apalagi disertai sikap euforia dan serampangan seolah menjadi pemimpin negara Indonesia itu merupakan pekerjaan gampang dan ringan,"tuturnya.
(Salman Mardira)
