Dilaporkan ke KPK, Berikut Kejanggalan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa, 13 Februari 2024.
Koalisi terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan KontraS.
Laporan dilayangkan karena melihat ada sejumlah problematika yang koalisi pantau dari proses pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dan patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Pertama, indikasi kemahalan harga saat merencanakan ingin melakukan pengadaan pesawat Mirage 2000-5.
"Melakukan pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembelian pesawat Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan," ujar Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani saat hendak menyampaikan laporannya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Merujuk pada informasi resmi Kemenhan RI, nilai kontrak sebesar USD 66 juta per-unit untuk Mirage 2000-5 beserta beberapa item lain yang melekat. Harga beli Indonesia terhadap Mirage 2000-5 sesuai kontrak tersebut jauh lebih mahal daripada harga beli pesawat yang ada di kisaran USD 30 juta, di beberapa sumber lain menyebutkan bahwa harga pesawat itu adalah USD 23 juta.
Namun, harga ini belum memperhitungkan biaya jangka panjang yang terkait dengan biaya pemeliharaan, pelatihan, dan operasional.
Pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas pemakaian Angkatan Udara Qatar mencapai 27 tahun dengan harga yang mencapai dua kali lipat harga beli, harus dipertimbangkan bahwa nilai ekonomis Mirage 2000-5 sudah turun bahkan habis.
