JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta transparan soal data pembatalan pembelian Jet Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan KontraS saat melaporkan adanya dugaan korupsi pembelian pesawat tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Awalnya, Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyinggung soal pernyataan juru bicara Kemhan, Dahnil Azhar Simanjuntak soal batalnya pembelian pesawat yang dimaksud.
Atas pernyataan itu, Kurnia meminta Kemhan membuka dokumen pembatalan tersebut secara gamblang.