Kementerian Kesehatan mengatakan pemberitahuan telah dikirim ke lebih dari 4.900 dokter pada Jumat (8/3/2024) untuk menginstruksikan mereka bahwa pihak berwenang dapat mulai menangguhkan izin jika mereka tidak menjelaskan tindakan mereka.
Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dokter kembali bekerja jika dianggap ada risiko serius terhadap nyawa dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengatakan rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran tahunan sebanyak 2.000 orang mulai 2025 sangat penting untuk mengatasi kekurangan dokter di salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.
Para dokter yang mogok berargumen bahwa penambahan mahasiswa kedokteran saja tidak akan mengatasi gaji dan kondisi kerja, dan mungkin akan memperburuk masalah.
Kritik terhadap kebijakan tersebut juga menuduh Presiden Yoon Suk Yeol memperjuangkan reformasi medis demi menguntungkan partainya menjelang pemilihan parlemen pada April mendatang.
Sebuah survei yang diterbitkan minggu lalu oleh kantor berita Yonhap menemukan 84% responden mendukung penambahan dokter, sementara 43% mengatakan dokter yang mogok harus dihukum berat.
(Susi Susanti)