Sejumlah Tokoh Petisi 50 Jenderal Pembangkang Era Pak Harto
JAKARTA - Soeharto merupakan Presiden kedua bangsa Indonesia yang dijuluki The Smiling General yang memimpun Orde Baru selama 32 tahun.
Meski Soeharto dikenal dengan "tangan besi" saat menjadi Presiden, namun terdapat sejumlah sosok yang dijuluki jenderal pembangang di era Soeharto. Para tokoh itu membentuk kelompok yang telah menandatangani Petisi 50 yang diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta.
Penandatanganan ini dilakukan karena Soeharto menganggap dirinya sebagai manifestasi Pancasila. Sehingga pernyataan tersebut membuat jenderal-jenderal ini geram dan menentangnya.
Salah satu sosok yang dijuluki jenderal pembangang di era Soeharto adalah Abdul Haris (AH) Nasution. Dia adalah mantan Menko Hankam dan Kepala Staf ABRI yang berani mengkritik kebijakan pemerintahan Soeharto secara terbuka.
Lalu terdapat pula mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, serta mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir yang juga menyuarakan kritik terhadap rezim Orde Baru.
Para Jenderal Pembangkang ini juga tergabung dalam kelompok yang menandatangani Petisi 50. Para Jenderal Pembangkang ini juga tergabung dalam kelompok yang menandatangani Petisi 50.
Mereka menjadi oposisi terhadap pemerintahan Soeharto selama 13 tahun. Pasalnya kebijakan Soeharto dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan negara.
Soeharto juga menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mengancam musuh-musuhnya politiknya.
Para jenderal pembangkan ini mengawali oposisi melalui kelompok Brasildi. Kelompok ini terdiri dari pensiunan elite militer dari tiga divisi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yaitu Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro. Mereka melakukan diskusi dan kritik terhadap situasi politik pada saat itu.
Reaksi Soeharto terhadap kelompok pembangkang ini sangat keras. Mereka dianggap sebagai ancaman dan dihadapi dengan berbagai tindakan pengucilan.
Rezim Soeharto merencanakan penghukuman kepada penandatangan Petisi 50. Salah satu ancamannya adalah dengan mengasingkan jenderal pembangkan ke Pulau Buru sebagai tahanan politik.
Selain itu, mereka dikucilkan dari kegiatan kemasyarakatan. Media cetak dilarang mengutip ucapan mereka, nama mereka dicoret dari daftar undangan resmi pemerintah, termasuk acara peringatan hari kelahiran ABRI setiap 5 Oktober.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
