Hery Antasari Resmi Jadi Pj Wali Kota Bogor Gantikan Bima Arya-Dedie Rachim
BOGOR - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melantik Hery Antasari sebagai Pj Wali Kota Bogor di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (20/4/2024). Pelantikan juga disaksikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya-Dedie Rachim periode 2019-2024.
Hery yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat itu diambil sumpah dan kata-kata pelantikan bersama dengan Pj Bupati Ciamis dan Pj Wali Kota Sumedang.
Pj Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Bima-Dedie atas dedikasi dan pengabdiannya saat memimpin Kota Bogor.
BACA JUGA:
Usai pelantikan, Bey sapaannya mengatakan, momentum ini menandai awal dari babak baru tanggung jawab para kepala daerah. Baik sebagai individu, maupun sebagai pimpinan di wilayah yang dipimpin.
"Saya ingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Kepemimpinan yang kuat haruslah didasarkan pada prinsip moral yang tinggi dan kejujuran yang tak tergoyahkan," ucap Bey.
Bey menyerukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan tanpa pamrih. Serta menjaga kepercayaan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, efisiensi dan efektivitas harus menjadi pedoman utama.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban, dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Para kepala daerah yang dilantik harus mampu bekerja cerdas, bekerja cepat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan daerahnya.
BACA JUGA:
"Melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, swasta dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan serta masalah-masalah kompleks. Seperti kemiskinan, ketimpangan dan perubahan iklim," bebernya.
Bey meminta kepada Pj yang baru dilantik agar sering terjun ke lapangan. Mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat, terutama membuka komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
