Demokrasi Terancam, RUU Penyiaran Berpotensi Jadi Alat Kekuasaan Batasi Kebebasan Sipil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |05:18 WIB

Demokrasi Terancam, RUU Penyiaran Berpotensi Jadi Alat Kekuasaan Batasi Kebebasan Sipil

Revisi UU Penyiaran dianggap bisa memberangus kebebasan pers (Foto: Okezone.com)

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, tahapan draf revisi UU Penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi (Baleg). Sehingga, belum ada pembahasan dengan pemerintah.

PWI menyatakan secara tegas bahwa larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50B ayat (2) huruf C, dalam berkas RUU Penyiaran hasil Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 Maret 2024, menunjukan bahwa penyusun RUU melakukan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 tersebut jelas mengatur bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran, dan jika hal tersebut dilakukan akan berhadapan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

(Salman Mardira)