Presiden RI Ajak Dunia Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan
Sebelumnya, Presiden World Water Council Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi, hukum, dan peraturan di negara masing-masing. Hal tersebut dikatakannya akan mempercepat terwujudnya keadilan untuk akses air dan sanitasi di seluruh dunia.
“Sehingga, selangkah demi selangkah, kita bisa mengusulkan agar hak atas akses terhadap air dapat ditegakkan bagi semua orang,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Presiden World Water Council Loïc Fauchon (ketiga kiri) disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) seusai membuka World Water Forum ke-10 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). (Foto: dok Media Center Wolrd Water Forum 2024/Aprillio Akbar/nym)
Pada kesempatan tersebut Loïc Fauchon mengungkapkan, pihaknya akan memperkenalkan koalisi “Money for Water” pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa mendatang dan mengajak seluruh negara ikut bergabung. Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan pembatalan utang air (water debt) untuk negara-negara termiskin di dunia.
“Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Loïc Fauchon pun menyerukan tindakan internasional untuk memastikan tata kelola yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.
“Sebagaimana yang kita lakukan dalam forum ini, yang juga penting untuk memperkuat aturan mediasi untuk sungai, danau, dan DAS. Diplomasi air sejatinya membawa kedamaian di tepian, alih-alih membawa perang ke sungai,” ucapnya.
