UKT Mahal, Wapres: Jangan Dibebankan pada Mahasiswa Semua
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak menjadi beban mahasiswa. Wapres merespons mahalnya UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri yang menuai polemik.
Wapres pun mengakui bahwa pemerintah saat ini tidak bisa menanggung seluruh biaya pendidikan. Oleh karena itu, ada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang bisa menjadi solusi untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa.
“Kalau solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa. Maka itu disebutkan PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum PTN perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH itu supaya menjadi solusi. Nah ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Dan juga tidak tentu mahasiswa tidak mungkin tidak mengambil bagian dan pemerintah juga mengambil bagian,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/5/2024).
“Menurut saya solusinya itu yang dibagi ini ya. Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan, mahasiswa karena tidak seluruh mahasiswa mampu,” tambah Wapres.
Namun, Wapres mengingatkan bahwa perguruan tinggi yang berstatus PTNBH juga harus bertanggung jawab untuk tidak membebani biaya mahasiswa. Dia pun mendorong Perguruan Tinggi melakukan advokasi dalam menetapkan besaran biaya kualiah mahasiswa.
“Nah barangkali solusi ini yang harus kita ciptakan seperti apa dan perguruan tinggi juga diberi advokasi untuk dia bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum, perguruan tinggi juga jangan hanya (membebani). Kan PTNBH kan bebas, jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum tapi tanggung jawabnya enggak kan, jadi tidak fair,” kata Wapres.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lepas tanggung jawab untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, hingga perguruan tinggi. Meski begitu, dia mengingatkan beban biaya kuliah harus menjadi tanggung jawab bersama namun juga tidak membebani mahasiswa.
“Jadi pemerintah tidak mungkin lepas tanggung jawab. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab karena ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Mahasiswa juga sesuai kemampuannya, tapi juga bukan tidak ada beban, sesuai (porsinya). Nah, kalau proporsionalitas ini dibangun menurut saya kita bisa, mahasiswa juga mengambil sebagian dan seluruhnya barangkali itu menurut saya,” pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
