Dugaan Pejabat Terima Bansos, Kemensos Tantang Suharso Monoarfa Tunjuk Hidungnya, Siapa Itu?
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sosial (Mensos) Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos, Don Rozano Sigit Prakoeswa membantah pernyataan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut adanya pejabat eselon I di kementeriannya menerima bantuan sosial (bansos).
Ia mengaku telah melakukan pengecekan dan memastikan tidak adanya pejabat Eselon 1 yang menerima bansos. "Dari hasil pengecekan tidak ditemukan pejabat Eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kemensos," kata Don kepada wartawan di Jakarta, 21 Juni 2024 lalu.
Lantas dia meminta kepada Suharso untuk langsung terang-terangan mengungkapkan nama-nama pejabat eselon 1 dan 2 penerima bansos agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebab Suharso, kata Don telah menyatakan hal serupa pada 2021 dan 2023.
"Yang pertama kali selalu kita katakan sudahlah kita tunjuk hidungnya siapa itu yang tidak layak. Ya kan dari pada kita semua bertanya-tanya ini siapa ya yang enggak layak," katanya.
"Makanya, sudah daripada banyak perdebatan lebih baik sebutkan saja nanti kita juga tau siapa yang usulkan nama itu. Jadi ini sebuah keterbukaan yang harusnya dimulai bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Indonesia yang lebih baik," sambungnya.
Dia menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui atau mengalami proses pemutakhiran data setiap bulan. Pemutakhiran data ini diakui dan diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus meningkat setiap saat.
Di mana, jumlah DTKS yang padan dengan NIK pada tahun 2019 baru 44 persen, kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 98 persen dan pada Mei 2024, DTKS yang padan NIK meningkat lagi menjadi 98,9 persen.
Pemutakhiran data di DTKS tidak hanya mengandalkan daerah. Kemensos juga melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Bappenas, KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kemendagri, Kemenkes, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.
Pengecekan data ini mencakup data kependudukan, data aparatur sipil negara (ASN), data pengurus perusahaan, data pokok pendidikan, data penerima upah di atas UMR/UMP/UMK bahkan data pelanggan listrik dan data kesehatan sehingga bisa menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.
Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan jika ada pejabat Eselon 1 menerima bansos. Di mana, pejabat itu diduga menggunakan nama lain atau alias untuk mengelabui informasi.
"Jadi kalau memang ada, kami manusia biasa. Ya sampaikan ke kami. Mungkin dia pake nama alias, saya enggak tau. Kalau namanya yang daftarnya tercantum itu enggak ada. Tapi kalau nama alias, kita enggak tahu," tuturnya.
(Arief Setyadi )
