JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper. Komisi I DPR RI menyayangkan tak ada backup data PDN yang disiapkan pemerintah sebagai antisipasi serangan hacker.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui tak memiliki backup atau cadangan data. Sehingga, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat negara mengalami kerugian besar.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kementerian Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024), Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.
BACA JUGA:
Tapi, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan. Menurutnya, Kementerian Kominfo dan BSSN harusnya sudah menyadari akan serangan-serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.
"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak," ujar Meutya.