Menko Polhukam Ungkap Sumbar Jadi Provinsi dengan Potensi Kerawanan Tertinggi di Pilkada 2024
JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa Sumatera Barat menjadi provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi terkait pelaksanaan Pilkada.
Hadi menyebut informasi tersebut berdasarkan data dari indeks kerawanan pemilu (IKP) yang berasal dari Bawaslu.
"Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan empat provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi yang pertama adalah Sumatera Barat masuk peringkat kedua," kata Hadi dalam rapat koordinasi penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara, di YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7/2024).
Hadi pun meminta pihak Kepolisian untuk memetakan permasalahan pada Sumatera Barat yang menjadi provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi.
"Nanti dari kepolisian juga akan mulai melihat permasalahan masuk IKP tertinggi di Sumatera Barat pada aspek apa, apakah aspek penyelenggara apakah aspek dari kontestannya apakah aspek dari partisipasi masyarakat," kata Hadi.
Hadi juga mengungkapkan tiga provinsi lainnya yang memiliki potensi kerawanan tertinggi pada Pulau Sumatera yakni Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau.
"Selain keempat provinsi tersebut, provinsi Aceh juga perlu menjadi perhatian karena memiliki otonomi khusus yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik dalam penyelenggaraan secara sistem politik termasuk adanya partai politik lokal yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada," ungkapnya.
Hadi pun berharap Sentra Gakkumdu dapat mengenali karakteristik potensi kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan serta pengawasan yang tepat bagi daerah tersebut.
"Pencegahan dan dan pengawasan yang efisien dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana Pilkada yang terjadi. Serta mampu menciptakan peringatan dini untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana Pilkada," ujarnya.
Melalui Sentra Gakkumdu, lanjut Hadi, pemerintah mendorong tercapainya kesepahaman dan kolaborasi antar anggota dalam melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, dan penindakan tindak pidana Pilkada.
"Hal ini penting karena penyelenggaraan setiap tahapan pada Pilkada 2024 telah ditentukan jangka waktunya tidak terlalu lama. Sehingga Gakkumdu ini adalah forum yang tepat untuk menyamakan persepsi," tandasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
