Pansus Angket Haji Akan Panggil Kemenag hingga Imigrasi
JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) angket tentang pengawasan haji DPR RI memastikan akan memanggil sejumlah pihak terkait pada pelaksanaan haji. Mulai dari Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hingga pihak imigrasi.
Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR, Marwan Dasopang menyampaikan, pihaknya akan menginventarisir daftar pertanyaan berdasarkan temuan-temuan masalah yang sudah didapatkan pada saat tim pengawas (Timwas) bekerja.
Dari inventarisasi pertanyaan tersebut, Pansus Angket Haji akan menentukan pihak mana saja yang akan dipanggil dalam rapat-rapat Pansus.
"Tentu nanti kita akan panggil Menteri Agama. Menteri Agama mungkin saja akan mengikutsertakan aparaturnya. Kemudian, terkait kuota tadi kita akan panggil juga BPKH, kemudian akan kita perdalam juga kuota ini akan dikasih ke siapa?" kata Marwan dikutip Jumat (12/7/2024).
Jika persoalan kuota haji ini tidak mendapatkan jawaban baik dari Kemenag maupun BPKH, Pansus angket haji bisa menggunakan haknya untuk meminta penjelasan kepada Presiden.
"Karena Keppresnya dari dia. Kenapa menterinya berani melawan Keppres kan gitu. Nanti kita tanya, dapat izin dari Presiden membuat seperti itu," ujarnya.
Tak hanya soal kuota, Pansus juga akan mendalami terkait perlindungan jamaah Indonesia selama di Tanah Suci. Sehingga, untuk meminta penjelasan terkait ini, Pansus akan memanggil pihak Kemenlu.
"Tentang perlintasan masyarakat Indonesiaa yang bepergian tentu kita panggil Imigrasi. Karena berhaji ini tidak mungkin diurus Kemenag sendiri, ada unsur-unsur penyelamatan rakyat Indonesia, perlindungan, itu sebagaimana di undang-undang menyebutkan," ujarnya.
Tidak cuma memanggil pihak pemerintah untuk meminta penjelasan, Pansus Angket Haji juga akan menghadirkan sejumlah masyarakat yang akan memberikan kesaksiannya terhadap sejumlah persoalan haji.
"Ada saksi, ada kelompok masyarakat dan ada juga masyarakat yang menjadi narasumber kita, yang akan kita undang," ujarnya.
(Arief Setyadi )
