Progres IKN Capai 15 Persen, Istana Ungkap Fokus Fase Pertama Pembangunan
JAKARTA - Staf Khusus Presiden Grace Natalie menjelaskan bahwa penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut progres Ibu Kota Nusantara (IKN) pada saat upacara 17 Agustus baru 15 persen.
Grace mengatakan bahwa IKN merupakan program jangka panjang. Dari progres 15 persen tersebut, katanya, merupakan progres keseluruhan pembangunan di IKN.
"IKN ini kan program jangka panjang, bisa 15-20 tahun. Saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 persen itu dari keseluruhan," kata Grace dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).
Grace menjelaskan bahwa IKN memiliki luas empat kali dari Jakarta. Dan pada fase pertama pembangunan, kata Grace, berfokus pada istana negara hingga air dan listrik.
"IKN itu luasnya 4 kali Jakarta, ini proyek besar sekali. Untuk fase pertama ini, salah satu target capaian adalah istana negara, sejumlah kantor menko, air, hingga listrik," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hujan deras di Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak menaruh harapan atas IKN saat upacara 17 Agustus mendatang.
“IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa (16/7/2024).
Jokowi menuturkan, progres IKN pada saat upacara 17 Agustus baru 15%. Jokowi mengatakan saat ini IKN masih membutuhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri.
“Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%. Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar,” ungkapnya.
Lebih jauh, Jokowi menuturkan pemerintah masih mengejar investor untuk berinvestasi di IKN. Namun, kata Jokowi, bangunan-bangunan pemerintahan bisa selesai tuntas lebih cepat karena memakai APBN. "Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN," tuturnya.
(Fakhrizal Fakhri )
