Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat, Komisi X DPR : Pemprov Melanggar Undang-Undang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:12 WIB

Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat, Komisi X DPR : Pemprov Melanggar Undang-Undang

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda (dpr.go.id)

Guru honorer harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu berstatus bukan ASN dan tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Budi menambahkan setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa perekrutan guru honorer dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing, yang bisa terjadi bias standar dan subjektivitas dalam perekrutannya.

"Terkait dengan pemberitaan tentang pemberhentian guru-guru honorer yang sumber pembayarannya melalui Dana BOS, hal tersebut terjadi karena mereka tidak memenuhi persyaratan pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS," ujar Budi.

(Salman Mardira)