Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Prihatin Atas Ulah OPM, DPR: Pemerintah Perlu Buka Dialog Untuk Cari Solusi Damai

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |22:43 WIB
Prihatin Atas Ulah OPM, DPR: Pemerintah Perlu Buka Dialog Untuk Cari Solusi Damai
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti aksi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) beberapa waktu terakhir. Ia pun meminta Pemerintah untuk buka dialog dengan kelompok tersebut guna mencari solusi perdamaian.

Meutya juga meminta Pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua. Pasalnya, ia prihatin terhadal ulah OPM yang makin gencar melakukan aksi beberapa waktu terakhir.

"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Meutya menilai, Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM. Ia menilai, negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi tegangan dengan OPM.

"Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," tuturnya.

Meutya mengingatkan, Pemerintah harus tetap berpegang pada prioritas utama, yakni keamanan bagi masyarakat Papua. Atas dasar itu, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi gangguan keamanan.

"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," kata Meutya.

Seperti diketahui situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa (16/7/2024) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.

Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Buntut protes itu, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. Mereka juga meminta ganti rugi total Rp 3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.

Personel TNI sendiri menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak mati 3 anggota OPM tersebut. Barang bukti itu diduga milik kelompom OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.

Sebelum itu, kelompok OPM juga melakukan pembakaran sekolah dan mendapat kecaman masyarakat setempat karena gedung SMP tersebut dalam kesehariannya digunakan anak-anak untuk belajar. Meutya dengan tegas mengatakan tindakan tersebut dapat merebut hak anak Papua belajar.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement