Soal Pantarlih Ilegal, KPU Bakal Jawab Surat Bawaslu Jaksel
JAKARTA - Ketua KPU Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Taqiyuddin mengungkapkan, telah menerima surat saran perbaikan dari Bawaslu Jaksel terakit temuan dugaan puluhan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ilegal alias Joki di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. KPU Jaksel bakal memberikan jawaban atas surat tersebut.
"Seyogyanya apabila menemukan pelanggaran, Bawaslu Jakarta Selatan dapat mengedepankan pencegahan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).
Menurutnya, surat saran perbaikan dari Bawaslu Jakarta Selatan pada KPU Jaksel itu tengah dikaji dan pihaknya bakal memberikan jawaban secara resmi pada Bawaslu Jakarta Selatan. Pasalnya, KPU Jaksel terbuka terhadap masukan semua pihak, khususnya Bawaslu Jaksel untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan akuntabel.
Meski begitu, tambah Taqiyuddin, KPU Jaksel memastikan tidak ada dugaan petugas Pantarlih ilegal karena pihaknya sudah melaksanakan proses perekrutan pantarlih sesuai dengan prosedur yang ada. Apalagi, berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2024 dan petunjuk teknis No 799 Tahun 2024, petugas Pantarlih tidak diwajibkan untuk menunjukkan SK saat melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.
"Karena PPS sudah mengumumkan ke publik nama-nama pantarlih yang bertugas di masing-masing kelurahan dan SK tersebut sudah diberikan kepada Pantarlih baik berbentuk softcopy dan atau hardcopy," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
