Anggota DPR Yakin Izin Tambang Tak Akan Ubah Sikap Kritis Muhammadiyah Pada Pemerintah
JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII Falah Amru yakin keputusan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP tak mengubah sikap kritis mereka kepada pemerintah. Pernyataan Falah tersebut disampaikan terkait pro kontra pasca-Muhammadiyah menerima izin IUP dari pemerintah.
"Saya pikir Ormas yang lahir sebelum kemerdekaan seperti Muhammadiyah, NU dan ormas lainnya tidak akan mengubah sikap kritis terhadap pemerintah (gara-gara tambang)," kata Falah yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur X, Lamongan dan Gresik.
Politikus PDI Perjuangan (PI P) itu mengatakan, izin kepada NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas lainnya merupakan langkah bagus dan kongkrit karena tujuan utamanya untuk kemaslahatan umat. Pemberian izin tambang diharapkan membuat ormas ormas ini bisa memberdayakan dan mengembangkan syiarnya lebih bagus.
Karena syiar itu pasti akan membutuhkan banyak hal. "Tentunya balik lagi ini adalah murni untuk kemaslahatan umat. Karena itu kami mensyukuri apa yang dilakukan Muhammadiyah persis mengikuti jejak NU," tambah Falah.
Ditambah Falah, Komisi VII akan melakukan pendampingan secara baik terhadap ormas ormas yang akan mengelola tambang. "Karena izin tambang ini bukan hadiah atau pemberian yg cuma cuma-cuma. Semua harus ada syarat yg harus dipenuhi untuk mengelola tambang," ujar Falah.
