Anggota DPR Yakin Izin Tambang Tak Akan Ubah Sikap Kritis Muhammadiyah Pada Pemerintah
JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII Falah Amru yakin keputusan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP tak mengubah sikap kritis mereka kepada pemerintah. Pernyataan Falah tersebut disampaikan terkait pro kontra pasca-Muhammadiyah menerima izin IUP dari pemerintah.
"Saya pikir Ormas yang lahir sebelum kemerdekaan seperti Muhammadiyah, NU dan ormas lainnya tidak akan mengubah sikap kritis terhadap pemerintah (gara-gara tambang)," kata Falah yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur X, Lamongan dan Gresik.
Politikus PDI Perjuangan (PI P) itu mengatakan, izin kepada NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas lainnya merupakan langkah bagus dan kongkrit karena tujuan utamanya untuk kemaslahatan umat. Pemberian izin tambang diharapkan membuat ormas ormas ini bisa memberdayakan dan mengembangkan syiarnya lebih bagus.
Karena syiar itu pasti akan membutuhkan banyak hal. "Tentunya balik lagi ini adalah murni untuk kemaslahatan umat. Karena itu kami mensyukuri apa yang dilakukan Muhammadiyah persis mengikuti jejak NU," tambah Falah.
Ditambah Falah, Komisi VII akan melakukan pendampingan secara baik terhadap ormas ormas yang akan mengelola tambang. "Karena izin tambang ini bukan hadiah atau pemberian yg cuma cuma-cuma. Semua harus ada syarat yg harus dipenuhi untuk mengelola tambang," ujar Falah.
Dukungan juga disampaikan tokoh nasional Fahri Hamzah. Dia mengatakan jika organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) lahir sebelum negara bangsa kita hadir 17 Agustus 1945.
Kedua ormas tersebut, dan organisasi masyarakat lain telah berjuang sendiri dan secara mandiri menjadi yang meletakkan dasar bagi negara bangsa modern.
"Jika bangsa ini mau serius berterima kasih dan memikirkan bagaimana kelanjutan dari modernisasi bangsa kita dan pendidikan ke depan bangsa ini, maka mendukung perjuangan NU dan Muhammadiyah dengan sumber keuangan yang mandiri dan kuat adalah salah satu kunci," kata Fahri dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (29/7/2024).
Menurut Fahri, dukungan itu tidak harus bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, tetapi juga dari sumber sumber lain yang menunjukkan partisipasi negara kepada mereka.
Tapi, menyerahkan izin usaha pertambangan kepada ormas merupakan salah satu upaya negara berterima kasih sekaligus mendukung perjuangan organisasi yang selama ini berjuang sendiri tanpa dukungan yang layak.
(Maruf El Rumi)
