DPR Minta TNI Serius Usut Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar hingga Tewas
Meutya juga menyoroti pihak TNI yang seolah mengecilkan kasus kematian MHS. Hal ini mengingat lantaran orangtua korban sudah melaporkan dugaan penganiayaan oleh oknum Babinsa ke Denpom I/5 Medan sejak kematian korban, namun sampai sekarang pengusutan kasusnya tidak ada kejelasan.
Meski pihak Kodam I/Bukit Barisan (BB) membantah adanya penganiayaan oleh personelnya, Meutya mengingatkan seharusnya tetap ada penjelasan terhadap kasus ini. Bukan malah membiarkan kasus ‘terkubur’ begitu saja.
“Kalau memang tidak ada penganiayaan, buktikan secara jelas dan terang-terangan. Saksi-saksi sudah diperiksa dan memberikan keterangan, penyelidikan dan penyidikan seharusnya terus berlanjut,” tegas Meutya.
Diketahui pada Senin 29 Juli 2024 kemarin, keluarga korban mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta untuk meminta pengawalan proses hukum dan guna mengungkap kebenaran dalam kematian MHS. Pasalnya sudah dua bulan sejak peristiwa itu terjadi belum ada satu tersangkapun yang ditangkap atau diadili.
Meutya mendukung langkah keluarga korban tersebut, dan meminta jajaran TNI agar bekerja sama. “Tak ada pembenaran dari hilangnya nyawa seseorang akibat arogansi dan kekerasan aparat. Maka kasus ini harus diusut tuntas, dan berikan sanksi hukum kepada pelaku jika terbukti bersalah,” ungkapnya.
Meutya menilai, penyelidikan kasus kematian MHS harus cepat dilakukan demi keadilan bagi keluarga korban. Ia juga meminta pimpinan TNI untuk tidak menutup mata terhadap kejadian tersebut.
“Harus diingat, tugas TNI salah satunya adalah melindungi rakyat. TNI harus membuktikan profesionalisme dan integritasnya dengan tidak menutup-nutupi kasus hukum,” sebut Meutya.
(Fakhrizal Fakhri )
