Pratikno Buka-bukaan soal Isu Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Megawati
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara soal kabar pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memastikan hubungannya secara pribadi baik dengan Jokowi. Namun, Megawati menolak wacana presiden tiga periode karena melanggar konstitusi.
"Saya belum tahu jadwalnya, belum tahu," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Pratikno mengatakan bahwa pada bulan Agustus ini, Presiden Jokowi akan menghadiri banyak acara termasuk diantaranya pidato kenegaraan di DPR dan menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kan dalam bulan Agustus ini kan juga ada banyak event yang jelas nanti pada tanggal 16 ada pidato kenegaraan, terus kemudian tanggal 17 ada upacara detik-detik proklamasi yang dimana nanti presiden akan hadir juga menjadi inspektur upacara di IKN," jelasnya.
Pratikno memastikan bahwa mantan presiden akan diundang untuk hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di IKN. Sedangkan, mantan wakil presiden akan diundang hadir di Istana Merdeka, Jakarta.
"Undangan untuk, jadi mantan presiden akan diundang untuk hadir di upacara detik-detik proklamasi di IKN. Sedangkan (wakil) presiden dan mantan wakil presiden itu diundang hadir di Istana Merdeka di Jakarta," ungkapnya.
Terkait konfirmasi kehadiran mantan presiden dan wakil presiden, Pratikno mengatakan bahwa saat ini undangan masih dalam proses. "Karena proses undangan masih akan segera dikirim. Kami akan cek dan konfirmasi," tutup Pratikno.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memastikan hubungannya secara pribadi baik dengan Jokowi. Hanya saja, Megawati menolak wacana presiden tiga periode karena melanggar konstitusi.
"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," ujar Megawati saat sambutan penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti MPR. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," sambungnya.
Megawati menyatakan hanya ingin berbicara tentang kebenaran. Pasalnya Mega tidak ingin Republik ini menjadi rusak oleh segelintir orang.
"Dan rusaknya oleh kalian sendiri. Orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong-royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana ya terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," ujarnya.
(Fahmi Firdaus )
