Jokowi ke Gubernur: Harus Paham Skala Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Pusat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama ini gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Kata dia, jabatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam arahannya kepada 36 Pj Gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024). "Gubernur harus paham skala prioritas-prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga bisa mengawal memonitor bupati walikota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat," kata Jokowi dalam arahannya.
"Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai pemerintah pusat ke utara daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan betul-betul harus inline dengan pemerintah pusat agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada," tambahnya.
Jokowi pun memberikan contoh terkait pembangunan waduk. Dirinya pun menyebut bahwa pembangunan waduk, terkait irigasi primer masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu bagian sekunder dan tersier tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Tapi dalam kenyataanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan pemerintah pusat lewat gubernur tidak memiliki kemampuan membuat itu. Sehingga diminta pemerintah pusat untuk membantu," kata Jokowi.
Hal lainnya, kata Jokowi, terkait akses jalan ke pelabuhan. Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang tidak membangun jalan untuk akses ke pelabuhan.
"Pelabuhan tapi jalan akses ke pelabuhan meski hanya 6 kilometer tiap tahun tidak dikerjakan. Sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya tidak apa-apa kalau enggak punya kemampuan ya tulis saja pemerintah pusat bisa diserahkan ke kementerian PU," jelasnya.
"Mulai sekarang kita kan punya Inpres Jalan Daerah, saya kira ini sangat membantu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jalan akses seperti itu. Kemudian kedua, agar betul-betul bisa pemerintah pusat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten/kota," tambahnya.
Kepala Negara juga menyoroti penggunaan anggaran di suatu kabupaten yang cukup besar, namun program yang dijalankan tidak jelas.
"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas. Banyak dipakai untuk hibah-hibah ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal berkaitan pendidikan dan kesehatan," tandasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
